DAMPAK YANG TERJADI DEMOKRASI TERPIMPIN


Selamat datang...

 Walaupun hanya berlangsung selama lima tahun, namun ada banyak dampak demokrasi terpimpin dimana beberapa diantaranya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Secara umum, dampak-dampak tersebut terbagi menjadi dua dampak: dampak positif dan dampak negatif. Dan beberapa dampak positif demokrasi terpimpin tersebut adalah:

Dampak Positif Demokrasi Terpimpin

  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis yang berkepanjangan.
  • Memberikan pedoman yang jelas yakni UUD 1945.
  • Merintis pembentukan Lembaga Tinggi Negara yakni MPRS dan DPAS.
Dampak Negatif Demokrasi Terpimpin

  1. Pembubaran DPR
Pembubaran DPR adalah dampak demokrasi terpimpin yang lainnya. Pembubaran ini terjadi pada DPR hasil pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1960 karena DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (RAPBN) yang diajukan oleh presiden Ir.Soekarno.
  1. Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup
Penetapan masa jabatan presiden menjadi seumur hidup menjadi salah satu dampak demokrasi terpimpin yang masih diingat sampai saat ini. Pasalnya pengangkatan presiden seumur hidup ini dilakukan oleh MPRS yang anggotanya diangkat oleh presiden beberapa waktu sebelumnya.
  1. Pengangkatan Mentri
Salah satu ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar ketentuannya adalah pengangkatan ketua Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) sebagai mentri. Hal ini menyalahi ketentuan karena menurut UUD 1945 DPR memiliki kedudukan sebagai anggota legislatif. Pengangkatan menteri ini tentu akan membawa arah yang baru bagi pemerintahan saat itu dimana salah satunya memiliki andil terhadapbentuk - bentuk yayasan yang saat ini jumlahnya semakin banyak.
  1. Presiden Memegang Penuh Kuasa Negara
Salah satuciri ciri sistem ekonomi campuran adalah kebebasan dalam berekonomi namun tetap dalam pengawasan. Hal ini menyebabkan pasar tidak bisa menentukan sendiri arah ekonominya karena sumber daya vital pendukungnya dimiliki oleh pemerintah. Hal inilah yang juga terjadi sebagai dampak demokrasi terpimpin dimana presiden memegang seluruh keputusan dan kebijakan termasuk kebijakan ekonomi.
  1. Militer Terjun Langsung Dalam Dunia Politik
Dampak demokrasi terpimpin selanjutnya yang tentu masih menjadi ingatan tersendiri bagi beberapa orang adalah ketika pihak militer diberikan peluang untuk memasuki dunia politik. Hal ini tentu termasuk pelanggaran yang dilakukan karena menjadikan pihak militer tidak fokus dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara akibat disibukkan dengan urusan politik negara. Walaupun hubungan militer dengan politik sama seperti hubungan ekonomi dan politik, namun keamanan negara adalah salah satu hal yang tidak bisa ditawar dan harus dipertahankan.
  1. Banyak Penyimpangan UUD 1945
Dari beberapa dampak demokrasi terpimpin diatas, setidaknya kita menjadi tahu bahwa pada saat demokrasi terpimpin banyak terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan bernegara. Banyaknya penyimpangan yang terjadi saat itu tentu menjadi salah satu penentu faktor pertumbuhan ekonomi saat ini.

Semoga membantu...

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKEMBANGAN EKONOMI DEMOKRASI TERPIMPIN

Gambar
Selamat datang... Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. 1. Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.mTugas Depernas antara lain : Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana Menilai Penyelenggaraan Pembangunan Hasil yang dicapai, dalam waktu 1 tahun Depenas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Bere...
Baca selengkapnya

PERKEMBANGAN POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN

Gambar
Selamat datang... Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Menurut Soekarno, penerapan sistim Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan kuat yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap sistem liberal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk dibubarkan. Namun demikian, Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah partai untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan keseimbangan kekuatan yang labil dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai ...
Baca selengkapnya

CIRI - CIRI, TUJUAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Gambar
Selamat datang... Tujuan demokrasi terpimpin Mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer atau Liberal menjadi lebih stabil Demokrasi Terpimpin meerupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer atau Liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Ciri-ciri demokrasi terpimpin 1. Kekuasaan Presiden Dalam sistem Demokrasi Terpimpin mempercayai asas Presidensil. Asas yang mengedepankan Presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin sejak Dekrit 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah Presiden Soekarno pada masa itu. Hal itu dapat memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja Kabinet. Presiden lah yang memimpin segala pergerakan pemerintahan. Sehingga dapat dengan mudah mengges...
Baca selengkapnya